Karut marut pelaksanaan Pemilukada Pekanbaru seolah tak ada ujungnya. Kini, KPU Pekanbaru membuat keputusan yang mengejutkan. Keputusan yang dinilai tidak populer dan mengkhawatirkan banyak pihak.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru memutuskan menggugurkan Firdaus MT sebagai calon walikota Pekanbaru tahun 2011. Pengguguran calon walikota yang meraih suara terbanyak pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) 21 Desember 2011 itu tertuang dalam Surat Keputusan KPU Pekanbaru nomor 79 tahun 2011 untuk disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Surat Keputusan tersebut merupakan hasil rapat pleno KPU Pekanbaru tanggal 28 Desember 2011 atau sehari setelah dilakukannya rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara PSU.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Tengku Rafizal A.R MSi, membenarkan keluarnya Keputusan KPU tentang menggugurkan Firdaus sebagai calon walikota Pekanbaru. Ia menyebutkan keputusan itu dibuat setelah melakukan rapat Pleno dengan seluruh komisoner KPU. “Melalui bukti-bukti yang ada dan telah kita pelajari, maka Firdaus ST MT tidak layak menjadi calon walikota Pekanbaru 2011 karena terbukti tidak memasukkan persyaratan sebagai calon dengan lengkap,” terang Rafizal dengan singkat, Kamis (5/1) di Pekanbaru.

Rafizal juga mengatakan langkah KPU Kota Pekanbaru memutuskan Firdaus tidak layak menjadi calon walikota merupakan langkah yang tepat. Karena inilah saatnya perihal itu disampaikan ke MK. “Jika sebelum PSU kita keluarkan maka kita tidak patuhi amar putusan MK. Jadi setelah perintahnya kita laksanakan bersamaan dengan itu kita serahkan bukti Firdaus tidak layak menjadi calon,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, sebelum memutuskan menggugurkan Firdaus ST MT sebagai calon walikota Pekanbaru tahun 2011, pada 1 Desember 2011 KPU Pekanbaru mengeluarkan rilis menyatakan Firdaus tidak memenuhi syarat sebagai calon walikota. Dalam surat dengan nomor 56/BAP/KPU/PBR-2011 tertanggal 27 November 2011 tersebut dikatakan bahwa Firdaus tidak memenuhi syarat sebagai calon walikota karena berkaitan dengan hasil temuan Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Kota Pekanbaru tentang dugaan pemalsuan data pribadi oleh calon walikota Firdaus MT saat mendaftar ke KPU. Firdaus dinilai tidak menyebutkan nama istri kedua dan anak-anak dari istri kedua tersebut dalam formulir Formulir BB10 KWK-KPU.

Sekedar merivew, sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Firdaus MT dilaporkan LSM Peduli Riau ke Panwaslu dengan tuduhan pemalsuan dokumen. Sebab, Firdaus diketahui tidak mencantumkan tentang istri keduanya dalam berkas lampiran formulir Pemilukada. Setelah melakukan penelusuran Panwaslu juga menyebutkan kalau calon walikota yang diusung Partai Demokrat dan PKS tersebut memiliki istri muda di Jakarta dengan dua orang anaknya.

Dari hasil tersebut Panwaslu melanjutkan hasil penelusuran tersebut ke Sentra Gakkumdu. Kepolisian pun langsung memproses laporan tersebut dan ditetapkan menetapkan Firdaus sebagai tersangka. Firdaus dijerat pasal 115 ayat 6 UU No 22 Tahun 2007 tentang Pemilukada. Berdasarkan hal itu, Firdaus dianggap telah melakukan pembohongan publik.

Meski status Firdaus telah menjadi tersangka, KPU Pekanbaru tetap menjalankan pemungutan suara ulang. KPU tidak menggugurkannya sebagai calon walikota Pekanbaru walaupun tidak memenuhi syarat sebagai calon walikota.

Sementara itu, Ketua Tim Koalisi Pemenangan Firdaus-Ayat Cahyadi, Chaidir mengatakan, kebijakan KPU yang menggugurkan Firdaus tersebut dinilai melanggar hukum. Karena itu, tim Firdaus-Ayat Cahyadi melaporkan KPU Pekanbaru ke Polda Riau.
“Kita melaporkan masalah ini ke kepolisian karena menggugurkan calon kami bukan lagi kewenangan KPUD. Kalaupun Firdaus MT saat ini berstatus tersangkan pemalsuan dokomen, namunkan belum ada keputusan hukum tetapnya,” ujar Chaidir.

Terkait laporan tim pemenangan Firdaus – Ayat Cahyadi ke Polda Riau, Ketua KPU Pekanbaru Tengku Rafizal, menganggap itu suatu hal yang wajar. “Itu hak mereka jadi kita siap saja jika dipanggil nantinya oleh pihak penegak hukum,” pungkasnya.

Dilematis
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menilai KPU Kota Pekanbaru dalam posisi dilematis. Di satu sisi mesti menjalankan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi di sisi lain, rekomendasi Panwaslu kota Pekanbaru juga mesti dilakukan yang mengakibatkan terbitnya putusan pengguguran nama Firdaus MT sebagai calon Walikota Pekanbaru tahun 2011 sesuai dengan SK KPU Pekanbaru No.79 Tahun 2011 tertanggal 28 Desember 2011.

Atas posisi dilematis tersebut, KPU berpendapat bahwa KPU Pekanbaru tidak bisa disalahkan. Pasalnya jika tak mematuhi perintah MK dalam putusan selanya, maka KPU akan dinilai telah melakukan pelanggaran secara masif, terstruktur dan sistematis dengan sengaja mendukung duet Bersama Septina Primawati dan Erizal Muluk (Berseri) dan menjadikan pemenang pemilukada Pekanbaru.

Sebaliknya jika KPU tak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Pekanbaru, maka KPU Pekanbaru dianggap menutup-nutupi pelangaran pemilu dan bisa diajukan ke Dewan Kehormatan.

“Karenanya, kami berharap MK memberikan keputusan secara adil, arif dan tidak berpihak kepada salah satu calon walikota Pekanbaru, “ ujar Saut Sirait selaku Kordinator KPU Wilayah, Riau, Sumut, Lampung, Maluku, Sulut dan Bengkulu, di Jakarta, Kamis (5/1).

Ditambahkan Saut, pihaknya telah menyarankan KPU kota Pekanbaru agar hasil rekapitulasi penghitungan suara PSU Pekanbaru, dimana pasangan Firdaus MT-Ayat Cahyadi (PAS) berhasil mengumpulkan suara terbanyak dan keputusan KPU kota Pekanbaru untuk menggugurkan Firdaus sebagai calon walikota Pekanbaru telah disampaikan ke MK. “Hasil PSU belum final, karena masih putusan sela dan masih ada keputusan final pemenang pemilukada Pekanbaru 2011,“ kata Saut.

Lebih jauh Saut menghimbau semua pihak tak memiliki pretensi negatif atas keputusan KPU Pekanbaru yang menggugurkan menggugurkan Firdaus sebagai calon walikota Pekanbaru, meskipun hasil rekapitulasi PSU Pekanbaru pada 21 Desember 2011 lalu dimenangkan pasangan PAS dengan raihan suara 63 persen.

“KPU menghimbau, jangan berprasangka dulu. Sebab bagaimanapun KPU Pekanbaru menghadapi posisi dilematis. Serahkan saja ke MK keputusannya, dan segala sesuatunya menyangkut hasil keputusan KPU harus dihargai semua pihak,” katanya. (***)