Riau satu-satunya daerah yang mengelola ladang minyak tanpa melalui tender alias ditunjuk langsung oleh pusat. Ladang minyak atau blok Coastal Plant Pekanbaru (CPP) di Kabupaten Siak. Karena dinilai banyak kecurangan sehingga sistem bagi hasilnya perlu direvisi.

Dua perusahaan yakni Bumi Siak Pusako (BSP) dengan Pertamina Hulu secara bersama-sama mengelola ladang minyak tersebut, dan mendirikan suatu badan yang disebut Badan Operasi Bersama (BOB). Hanya saja, sistem bagi hasil yang berlangsung selama ini dinilai sangat merugikan Riau, sebagai daerah penghasil. Sistem perhitungan 15 persen hasil Migas bersih (Netto) untuk Riau dan 85 persen untuk pusat dinilai penuh dengan kecurangan.

Harus diganti dengan 15 persen hasil migas kotor (Bruto) untuk Riau, dan 85 persen untuk pusat yang didalamnya termasuk biaya produksi dan cost lainnya. “Dari 15 persen net menjadi 15 persen gross, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan,” kata Pengamat perminyakan Riau, Tengku Meiko Sofyan, Rabu (4/1).

Banyak cara yang dlakukan perusahaan untuk berbuat curang, mulai dari manipulasi laporan produksi hingga melakukan penggelembungan biaya produksi (mark-up). Hal itu merupakan hal yang kerap terjadi di internal perusahaan minyak. Bukan itu saja, ada lagi perusahaan yang tidak melaporkan produksinya sama sekali.

Seperti halnya PT Kondur, sekitar 2 tahun silam, perusahaan ini pernah melakukan manipulasi produksi dengan cara tidak mencatat produksi selama satu minggu. Bayangkan, jika perusahaan itu satu hari mem produksi minyak 1.000 barel saja per hari maka perusahaan itu sudah mengantongi keuntungan sebanyak 7.000 barel. Jika PT Kondur bias melakukan itu, tentu perusahaan minyak lain juga bisa melakukan hal yang sama.

“Dua tahun lalu saya diberi tahu seseorang bahwa PT Kondur itu pernah tidak dicatat produksinya selama seminggu. Tentu produksi yang tidak dicatat tersebut dinikmati sendiri oleh perusahaan itu tanpa ada bagi-bagi,” kata Meiko.

Bercermin dari kasus PT Kondur tersebut, sudah barang tentu BSP juga bisa melakukan hal serupa. Sehingga, sistem bagi hasil yang sekarang berjalan tidak efektif untuk menutup ruang sejumlah penyimpangan yang ada. “Bupati Siak harus berani mengusulkan agar sistem yang ada segera dirubah. Karena hal itu sangat merugikan Riau sendiri,” tambah Meiko.(sumber riaukita.com)