Awal bulan Oktober masyarakat Riau, terutama mereka yang tinggal di Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, kaget bukan main. Beredar foto porno yang wajahnya mirip anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, inisial AF, bersama janda yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai honorer di salah satu dinas di daerah tersebut.

Foto porno mirip anggota DPRD dari Partai Gerindra, tersebut bukan hanya beredar dari hape ke hape, yang lebih mengejutkan lagi foto-foto tak senonoh tersebut di tempel di beberapa dinding, tiang listrik, pelabuhan, bahkan ditempel di baliho milik Bupati dan wakil bupati Kepulauan Meranti yang terpajang di depan kantor pemda setempat. Foto-foto tersebut juga dikirimkan ke lembaga tempat AF bekerja sebagai anggota DPRD.

Begitu foto dirinya tersebar ke publik, AF pun menghilang. Namun kepada wartawan yang berhasil menghubunginya, AF berkilah kalau foto-foto menjijikkan tersebut bukanlah dirinya walau dia mengaku sangat mengenali perempuan yang ada di dalam foto itu. Seperti banyak kasus memalukan muncul, AF pun menjawabnya kalau itu adalah fitnah yang dilakukan oleh seseorang untuk menjatuhkan nama baiknya. Duh, jawaban ampuh untuk mengelak.

Masih di bulan Oktober 2011. dari Riau. Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) Syafrul Maizal, terekam CCTV mengambil uang sebesar Rp1 juta dari mesim ATM Mandiri dengan menggunakan kartu ATM milik seorang warga. Cerita berawal ketika korban selesai mengambil uang di ATM yang terletak di depan kantor bupati Bengkalis. setelah mengambil uangnya korban langsung meninggalkan mesin ATM tanpa mengambil kartunya. Saat menuju rumah korban tersadar ketika pesan singkat di ponselnya melaporkan kalau telah ada penarikan uang sejumlah Rp1 juta dari rekening tabungan atas nama dirinya, padahal ia tidak pernah mengambil uang sebanyak itu.

Usut punya usut ternyata penarikan uang dari ATM miliknya tersebut dilakukan oleh anggota DPRD Bengkalis. Walau telah mengembalikan uang curian tersebut ke pemiliknya dan melakukan upaya damai namun ini sangat memalukan bagi masyarakat yang diwakilinya.

Tidak kalah memalukan. Di Pekanbaru, salah seorang anggota DPRD beberapa kali harus berurusan dengan penegak hukum setelah diduga menggunakan narkoba di salah satu hotel, menganiaya pekerja tempat hiburan malam gara-gara rebutan perempuan, dan hingga menganiaya istrinya. Namun saat pemeriksaan anggota dewan ini selalu lolos. Hebat.

Kalau kita runut ke belakang, kasus yang menimpa tiga anggota DPRD di Riau tersebut merupakan sebagian kecil yang terjadi terhadap wakil-wakil rakyat mulai dari tingkat DPR RI hingga di DPRD kabupaten/kota. DPR RI berbagai kasus melilit beberapa anggotanya mulai dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, 19 anggota dan mantan anggota DPR RI yang terlibat kasus cek pelawat Miranda Goeltom, hingga beberapa kasus lainnya termasuk masalah ketika anggota DPR RI yang menonton video porno saat sidang paripurna. Inilah wajah wakil rakyat kita.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini mengeluarkan hasil surveinya yang tidak mengejutkan. Dalam enam tahun terakhir citra politisi di mata publik Indonesia turun drastis, 21 persen, dari 44,2 persen pada tahun 2005 menjadi 23,4 persen pada tahun 2011. Bahkan, dalam survei tersebut juga dikatakan bahwa kualitas politisi saat ini lebih buruk dibandingkan politisi era Orde Baru.

Lalu kenapa saya menilai hasil survei ini tidak mengejutkan?. Di mata publik saat ini wakil rakyatnya benar-benar jauh dari harapan. wakil rakyat yang seharusnya mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan yang memilihnya pada Pemilu, ternyata lebih mendahulukan kepentingan partai politik yang menjadi perahunya menuju kursi legislatif. Kepentingan partai politik di atas kepentingan masyarakat banyak. Partai politik bukan lagi wadah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (UU No.2 tahun 2008).

Sebenarnya buruknya wajah wakil rakyat kita saat ini tidak lain karena salahnya sistem rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik. Dalam Pemilihan Umum tujuan partai politik adalah bagaimana bisa meraup suara yang sebesar-besarnya. bagaimana pun caranya. Makanya tidak heran kalau beberapa, kalau tidak bisa dikatakan seluruhnya, partai politik menerima siapa saja yang potensial meraih kursi di DPR dan DPRD sebagai calon anggota legislatif. Tidak peduli latar belakangnya apakah memiliki track record yang bersangkutan apakah berasal dari kader yang militan, pengusaha dengan sejumlah uangnya, kontraktor, atau preman sekalipun asal bisa menguntungkan partai.

Agar citra partai politik dan politisi di negeri ini tidak semakin terpuruk, salah satu cara adalah partai politik mesti membenahi sistem rekrutmen calon politikusnya, termasuk selektif memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah yang akan diusung mengingat saat ini jumlah gubernur, bupati dan walikota tersangkut kasus hukum tidaklah sedikit. Di samping itu yang lebih utama adalah sikap penegak hukum yang harus profesional tanpa pandang bulu. Semoga seiring bagusnya kualitas wakil rakyat meningkatnya kesejahteraan rakyat di negeri ini. []

9 Oktober 2011 dini hari
Riau,Negeri Kaya Nan Sengsara