PEKANBARU (Rakyat Riau) – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, DR Indra Muchlis Adnan, meminta DPD Partai Golkar Kota Pekanbaru untuk segera menyelesaikan kasus pelecehan profesi wartawan yang dilakukan anggota DPRD Pekanbaru, Yose Saputra, Kamis, 12 Agustus lalu.

Hal tersebut disampaikan langsung Indra M Adnan kepada wartawan, Selasa (24/8) di Kantor DPD Golkar Riau jalan Diponegoro Pekanbaru.

“Kita meminta DPD Golkar Pekanbaru, terutama kepada Fraksi Golkar di DPRD untuk segera menilai dan melakukan pengkajian atas apa yang dilakukan anggota DPRD dari Golkar seperti yang diberitakan media massa akhir-akhir ini,” kata Indra, kepada Rakyat Riau.

Indra juga mengatakan agar hasil pemeriksaan terhadap Yose Saputra tersebut segera disampaikan kepada DPD I Partai Golkar Riau agar bisa diteruskan kepada DPP Golkar. Desakan agar Golkar Pekanbaru segera menuntaskan kasus ini adalah mengingat isu ini sudah tidak lagi baik. Ia mengatakan, jika nanti DPD Golkar Pekanbaru meminta persetujuan terkait tindakan dan sanksi yang mesti dijatuhkan kepada Yose Saputra, maka DPD I akan memberikan saran-saran itu.

“Kalau kesalahan ini merupakan kesalahan berat sanksinya berat, kalau kesalahan ringan tentu sanksinya pun ringan. Namun Untuk saat ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan Golkar Pekanbaru,” kata Indra yang juga Bupati Indragiri Hilir ini.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kamis (12/8), anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi Golkar Yose Saputra, melakukan pelecehan terhadap dua wartawan yang melakukan peliputan di DPRD. Saat itu Yose yang duduk di ruang VIP memanggil wartawan yang kebetulan melewatu ruang tersebut seraya memperlihatkan auratnya untuk difoto dan dimuat dimedia masing-masing.
Tidak terima dengan sikap Yose, dua wartawan ini, Rabu (18/8) langsung membuat laporan ke Poltabes Pekanbaru dan pada Kamis (19/8) puluhan wartawan melakukan aksi demo dan menyegel ruang Fraksi Golkar.

Apa yang dilakukan Yose Saputra ini sebenarnya bukan untuk yang pertama kali. Beberapa bulan lalu dalam sidang paripurna Yose juga pernah membuat keributan dengan menyiramkan air mineral kepada anggota DPRD lain, Kamaruzzaman dan berusaha untuk melemparkan kursi.

Atas ulah Yose tersebut, akhir-akhir ini berkembang isu kalau Partai Golkar sengaja melindungi Yose Saputra. Namun hal itu dibantah langsung oleh Indra Adnan. “Tidak ada itu (melindungi Yose). Golkar tidak tempat melindungi orang-orang yang nakal. Makanya siapapun yang nakal dalam arti kepartaian, kita tidak segan-segan melakukan pemecatan karena partai punya aturan dan sanksi-sanksi,” kata Indra tegas.

“Jangankan hanya pengurus partai, ketua partai saja bisa dipecat. Hal ini sudah terjadi terhadap Ketua Golkar di Manado,” ujarnya meyakinkan wartawan.

Sementara itu Wakil Ketua Wakil Ketua DPD Golkar Riau, Abubakar Sidik, menyebutkan agar DPD Partai Golkar Pekanbaru segera menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas kasus Yose Saputra kepada DPD I Partai Golkar Riau secara tertulis.

“Partai Golkar ingin persoalan ini segera clear dan tidak mau berlarut-larut dan menimbulkan kesan yang tidak baik oleh perilaku yang dilakukan induvidu. Karena Partai Golkar sudah sedemikian berupaya keras melakukan pencitraan di masyarakat tapi tahu tahu ada peristiwa yang tidak mengenakkan seperti ini,” kata Abubakar.

Terkait kemungkinan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Yose, Abubakar menyebutkan hal ini tergatung hasil pemeriksaan. “Kita akan melihat masalah seperti apa, kalau pelanggaran berat bukan tidak mungkin itu (PAW) bisa terjadi,” tutup Abubakar.

Bisa Langsung Diperiksa
Sementara itu, terkait kasus yang terjadi antara Yose Saputra dengan Kamaruzzaman, rekan sesama anggota DPRD, sudah bisa diperiksa oleh pihak kepolisian. Ini setelah masa 30 hari batas pengajuan surat izin pemeriksanaan yang diminta pihak kepolisian terhadap Yose terkait laporan Kamaruzaman atas perilaku penyiraman yang dilakukan Yose terhadap dirinya pada sidang Paripurna DPRD Pekanbaru.

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata laksana Sekretariat Daerah Provinsi Riau H Kasiarudin kepada wartawan Selasa (24/8) menjelaskan, hingga saat ini surat pengajuan permohonan pemeriksaaan untuk Yose belum ditandatangani Gubernur, namun demikian berdasarkan Undang-Undang (UU), maka Yose sudah bisa diperiksa oleh pihak kepolisian.

Karena dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pada Pasal 391 ayat satu (1) menyebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD kabupaten/kota yang disangka melakukan perbuatan pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur.

“Dan pada pasal dua (2) dinyatakan, dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan,” jelasnya. (jel/nik)