Hari-hari ini kiprah para tokoh Partai Golkar menyedot perhatian publik politik. Fokus sorotan tertuju pada tiga figur antara lain Surya Paloh, Aburizal Bakrie, dan Hutomo Mandala Putra Soeharto yang bakal bertarung dalam Munas 4 Oktober di Pekanbaru. Bagaimana peluang Paloh yang dikenal sebagai tokoh pers nasional?

Publik mencatat bahwa Paloh adalah sosok yang tumbuh besar dalam dunia pers dan bisnis. Karir bisnisnya dimulai dari usaha katering, kemudian bisnis media dan bisnis perhotelan. “Karir Surya Paloh relatif mencorong sebagai tokoh pers nasional. Ia adalah sosok yang mempelopori judicial review di zaman Orde Baru untuk melawan belenggu terhadap pers,” kata pengamat politik Fachry Ali.

Para pengamat politik melihat bisnis pers Paloh berkembang dari koran nasional, belasan koran daerah, sampai Metro TV. Kedekatan Paloh dengan keluarga Pak Harto di era Orde Baru membuka peluang baginya untuk berkembang maju.

Melalui Metro TV dan Media Group, Paloh juga melakukan terobosan dalam merespons penanggulangan bencana tsunami Aceh. Sebagai tokoh pers nasional, Paloh jelas memiliki prestise dan peran yang tak terbantahkan.

“Kini jika Surya Paloh terjun ke politik dan jika berhasil memimpin DPP Partai Golkar misalnya, banyak pihak khawatir grup medianya menjadi partisan, sehingga checks and balances berkurang atau bahkan hilang,” kata Abas Jauhari MA, dosen Sosiologi UIN Jakarta.

Belakangan ini sudah ada kritik dari para pakar media bahwa sejumlah televisi, termasuk Metro TV dan TV One, disorot dan dikoreksi karena menjadi alat kampanye kepentingan politik para stakeholder-nya.

Bahkan dalam konteks ini, media bukan menjadi penyeimbang (checks and balances) bagi penguatan demokrasi, tapi sebaliknya malah menjadi alat untuk saling menyudutkan pesaing politik.

“Gejala ini tak sehat dan kita imbau agar Surya Paloh, Bakrie, dan semua aktor Golkar yang saling bersaing itu, tak menjadikan medianya sebagai alat interes politik, tapi tetap sebagai pilar keempat demokrasi,” kata Dr Ari Bainus, pengamat politik Universitas Padjadjaran Bandung.

Di luar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pers adalah pilar keempat dalam demokrasi, sebagai kekuatan penyeimbang dan kontrol. Di Indonesia demokrasi kita masih belum kuat, meski sudah menjadi fakta sejarah bahwa sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan dengan GNP relatif rendah di bawah US$ 6.000 dolar, demokrasi di Tanah Air bisa tegak dan bergerak maju.

Prof Jack Snyder dalam bukunya From Voting to Violence mencatat, di negara-negara yang GNP-nya relatif rendah, demokrasi tak stabil, mudah jatuh-bangun, dan bahkan dari pemilu sering meledak kekerasan yang sangat mengganggu.

“Tapi selama sepuluh tahun ini, kita melihat demokrasi tumbuh di Indonesia dan untuk sementara bersama India, negeri kita menegasikan tesis bahwa demokrasi sulit tumbuh di negara yang GNP-nya relatif rendah, apalagi jika negeri itu mayoritas Muslim penduduknya,” kata Hendro Prasetyo PhD, ahli Islam politik PPIM-UIN Jakarta.

Bahkan pakar manajemen strategis Harvard University, Prof Michael Porter, di Boston, Rabu (30/9) menyatakan optimisme dan keyakinannya bahwa demokrasi Indonesia di bawah Presiden SBY akan membuat kemajuan yang lebih banyak lagi di periode pemerintahan Indonesia 2009-2014.

Dalam konteks demokrasi itu, Munas Golkar 4 Oktober di Pekanbaru, Riau, akan menjadi ajang rivalitas Surya Paloh, Aburizal Bakrie, dan Tommy Soeharto.

Munas adalah penentu arah politik Golkar ke depan. Di sini rivalitas Paloh dan Bakrie diprediksi akan sangat menguat dan menentukan. Sejauh ini, kubu Bakrie yang dikenal pro-pemerintahan SBY sudah didukung jaringan Akbar Tandjung , Agung Laksono, dan Jusuf Kalla.

Sedangkan kubu Surya Paloh didukung kelompok pro-oposisi, sejumlah DPD Jawa Timur, Sumatera Utara, dan kekuatan alternatif dalam Golkar. Akankah Paloh mampu memanfaatkan peluangnya atau sebaliknya ia justru terjebak di persimpangan jalan? (inilah.com)