Didera krisis moneter 1997 yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi, perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih. Salah satu indikatornya adalah tingginya angka pengangguran yang menurut berbagai sumber mencapai sekitar 40 juta orang, terdiri dari mereka yang setengah menganggur dan yang sama sekali tidak bekerja (pengangguran terbuka). Yang terakhir ini tercatat 10,3 juta orang dan jumlahnya terus bertambah. Soalnya, angkatan kerja tumbuh 2,6 juta orang per tahun dan dapat diserap dunia kerja sebanyak 2 juta orang. Sisanya memperpanjang daftar pengangguran.
Tanpa pekerjaan dan tentu tanpa penghasilan orang terdorong melakukan tindak kejahatan, seperti penjambretan, penipuan, pencurian (paling diekspos curanmor), perampasan, penodongan, perampokan dan sebagainya. Masyarakat merasa tidak aman dan diliputi kecemasan, padahal bebas dari rasa cemas (freedom from fear) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Lantas, bagaimana tatanan masyarakat yang rusak ini dapat dijelaskan. Jawabannya tergantung pada pendekatan yang digunakan.

Dari sudut pandang Islam, penulis ingin mengutip hadits Nabi Muhammad SAW yang terjemahannya sebagai berikut : “Sesungguhnya umat sebelum kamu rusak oleh karena bila yang mencuri orang gede hukum diabaikan dan bila yang mencuri wong cilik hukum ditegakkan. Demi Allah sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri pasti aku potong tangannya”. Melalui hadits ini Nabi memperingatkan kita agar hukum ditegakkan tanpa memandang status sosial seseorang dan tanpa memandang hubungan darah. Penulis teringat mantan Presiden Korea Selatan yang menyerahkan putranya untuk diadili. Beliau mempraktekkan suatu prinsip mendasar dalam ilmu hukum, yaitu memperlakukan semua orang sama di depan hukum (equal before the law). Hukum harus ditegakkan secara berkeadilan. Bila tidak, suatu bangsa akan rusak. Multi krisis yang kita hadapi adalah manifestasi dari kerusakan itu.

Penegakan hukum yang berkeadilan itu dijabarkan lebih lanjut oleh Ali bin Abi Thalib r.a. Khalifah keempat itu menegaskan bahwa Tuhan akan menegakkan negeri yang adil meskipun kafir dan Tuhan tidak akan menegakkan negeri yang zalim meskipun Islam. Jadi, keberpihakan Tuhan tidak ditentukan oleh agama Islam yang dianut sesuatu bangsa tetapi oleh tegaknya keadilan meskipun bangsa itu tidak beragama Islam.

Benarnya pernyataan saudara sepupu dan sekaligus menantu Nabi itu dibuktikan oleh kenyataan empiris. Ambillah sebagai contoh Republik Rakyat Cina. Negera berpenduduk 1.2 milyar jiwa yang mayoritas tidak Muslim itu diprediksi para pengamat sebagai kekuatan ekonomi dunia nomor satu pada tahun 2020, sementara Amerika Serikat merosot pada posisi kedua. Prediksi itu didasarkan selain karena negeri itu memiliki sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang makin berkualitas, juga oleh penegakan hukum yang konsisten termasuk terhadap para koruptor. Seratus peti mati disediakan bagi mereka, dan satu diantaranya sudah digunakan untuk Wakil Ketua DPR yang terbukti korup. Dia dihukum mati.

Penegakan hukum yang konsisten itu telah membuat investor asing berbondong-bondong menanamkan modalnya. Jepang yang merupakan investor terbesar di Indonesia kini lebih melirik negeri tirai bambu itu. Mengalirnya modal asing ke situ membuat angka pertumbuhan ekonomi mencapai 9 persen. , paling tinggi di dunia. Ini artinya kemakmuran semakin meningkat.
Bagaimana di Indonesia?

Semua orang tahu lemahnya penegakan hukum di negeri ini, bahkan sesudah terjadinya reformasi. Lemahnya penegakan hukum itu setidaknya menyebabkan dua hal. Pertama, orang terdorong melakukan tindakan melawan hukum termasuk melakukan korupsi. Di era reformasi ini tindakan tidak terpuji itu bahkan lebih meruyak ketimbang di era orba, baik segi pelaku maupun volume uang yang dikorup. Korupsi tidak lagi hanya dilakukan oleh para eksekutif tetapi juga oleh kalangan legislatif. Jumlah uang yang dikorup tidak lagi dalam skala jutaan tetapi milyaran rupiah Kerugian negara akibat korupsi itu menurut seorang pengamat mencapai 74 triliun rupiah. Jumlah itu lebih dari cukup untuk merehabilitasi gedung-gedung SD di seluruh Indonesia yang 58 persen diantaranya dalam keadaan rusak.

Kedua, lemahnya penegakan hukum berkaitan pula dengan pertumbuhan ekonomi. Guna mengurangi pengangguran kita perlu menciptakan lapangan kerja baru dengan meningkatkan investasi yang sekaligus akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan ekonomi 6 persen, misalnya, dapat menyerap tenaga kerja 3 juta orang). Akan tetapi pemerintah dan pihak swasta tidak memiliki cukup dana dan oleh karena itu kita perlu menarik investasi dari luar. Namun para investor baru asing berpikir seribu kali lebih dahulu sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Alasan yang sering dikemukakan adalah rasa tidak aman serta tidak adanya kepastian hukum.

Harapan
Harapan akan perubahan pernah mencuat ketika rezim orba tumbang dan era reformasi muncul. Dalam perjalananannya reformasi berhasil hanya di bidang politik, sementara di bidang hukum belum ada perubahan sebagaimana telah diungkapkan di atas. Kasus-kasus melawan hukum tidak tertangani seperti illegal logging yang merugikan negara 83 milyar rupiah per hari, penggemblungan harga (mark up) yang menjadi kebiasaan di instansi pemerintah, money politics yang menyertai pemilihan gubernur dan bupati/walikota, pejabat tinggi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan sebagainya.

Harapan baru kini muncul dengan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Capres SBY sendiri berkali-kali selama masa kampanye menegaskan komitmennya akan perubahan . “Perubahan sudah dekat” katanya. Dan atas dasar itulah rakyat yang jenuh pada status quo menjatuhkan pilihan pada ‘jendral kanak-kanak’ itu. Oleh karena rakyat memilihnya secara langsung, mereka berhak menuntut adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini suatu tantangan besar akan tetapi “bersama kita bisa” katanya pada kesempatan lain. Ini berarti seluruh potensi bangsa perlu dihimpun guna menghadapi tantangan itu. Rakyat menunggu apakah optimismenya “mengubah tantangan menjadi peluang” akan terwujud.

Khusus di bidang hukum, penegakan hukum haruslah menjadi salah satu agenda prioritas. Maka perlu diambil langkah-langkah membenahi aparat penegak hukum yaitu kejaksaan, kepolisian, dan peradilan. Perlu diangkat seorang Jaksa Agung yang memiliki integritas dan kapabilitas serta keberanian bertindak. Sebagai shock therapy perlu dibuka kasus-kasus yang selama ini menjadi perhatian publik tetapi dipetieskan. Laporan-laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan perlu secara serius ditindaklanjuti.

Sumber: yusufrahman.blogdetik.com