Majalah Tempo, kembali berususan dengan narasumber dan hukum. Senin (17/11) sore tadi, majalah yang terkenal dengan gaya penulisan feature tersebut disomasi Grup Bakrie. Pasalnya, Aburizal Bakrie merasa gerah dengan pemberitaan Majalah Tempo, Edisi 17-23 November 2008 berjudul “Siapa Peduli Bakrie”.

Dalam surat somasi yang diterima Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Toriq Hadad menjelaskan, Bakrie mengaku keberatan dengan berita di halaman 136 yang berjudul “Panas Digoyang Gempa Bumi”.

Dalam berita tersebut, tertulis berdasarkan sumber Tempo, jasa Aburizal dalam menopang kebutuhan dana kampanye Yudhoyono-Jusuf Kalla cukup besar. Bahkan kabarnya Aburizal selalu memasok dana dua kali lipat dibanding Surya Paloh. (detikcom).

Dari penulusuran kampungrison, kasus hukum seperti ini bukanlah hal baru yang dihadapi Majalah Tempo (termasuk Koran Tempo). Seperti gugatan dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) edisi 6, 12 dan 13 Juli 2007, PT Asian Agri (edisi 15-21 Januari 2007), Pemuda Panca Marga (PPM) edisi 8 Juni 2003, Humanika (edisi 19-25 November 2001), PT Texmaco (2003), dan banyak gugatan lainnya. (data ini masih belum lengkap dan tidak teratur. Mohon Bantu memperbaikinya.)

Majalah Tempo adalah majalah berita mingguan Indonesia yang umumnya meliput berita dan politik. Edisi pertama Tempo diterbitkan pada Maret 1971 yang merupakan majalah pertama yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah.

Majalah ini pernah dilarang oleh pemerintah pada tahun 1982 dan 21 Juni 1994 dan kembali beredar pada 6 Oktober 1998. Tempo juga menerbitkan majalah dalam bahasa Inggris sejak 12 September 2000 yang bernama Tempo Magazine dan pada 2 April 2001 Tempo juga menerbitkan Koran Tempo.

Pelarangan terbit majalah Tempo pada 1994 (bersama dengan Tabloid Editor (tabloid) dan Tabloid Detik (tabloid)), tidak pernah jelas penyebabnya. Tapi banyak orang yakin bahwa Menteri Penerangan saat itu, Harmoko, mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Tempo karena laporan majalah ini tentang impor kapal perang dari Jerman. Laporan ini dianggap membahayakan “stabilitas negara”. Laporan utama membahas keberatan pihak militer terhadap impor oleh Menristek BJ Habibie. Sekompok wartawan yang kecewa pada sikap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang menyetujui pembreidelan Tempo, Editor, dan Detik, kemudian mendirikan Aliansi Jurnalis Indonesia. (wikipedia)