Tahun 2008 ini bagi Provinsi Riau dapat dikatakan sebagai tahun yang bersejarah. Karena masyarakat Riau pertama kali Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara langsung oleh masyarakat Riau.
Sebagaimana kelaziman yang terjadi, setiap kali even politik digelar, biasanya akan selalu diikuti peningkatan ekskalasi suhu politik di tingkat lokal. Lebih-lebih lagi momentum pelaksanaan Pilkada di Riau pada tahun 2008 ini hampir berdekatan waktunya dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif secara langsung pada tahun 2009.

Persiapan-persiapan untuk menyonsong pelaksanaan Pilkada sudah dilakukan. Hal itu dapat dibuktikan, mulai bermunculannya kegiatan-kegiatan dan cara-cara unik untuk ‘’mencuri’’ perhatian masyarakat. Ada yang berniat tulus dan suci, tidak berjudi, tidak jual diri, dan sebagainya. Satu cara yang di ke depankan, ‘’Agar rakyat makmur sejahtera.

Di satu sisi dari persoalan ini, justru ditarik pada persoalan ‘’Bagaimana media harus menyikapi dan mempersiapkan liputan’’. Wartawan harus berhati-hati dan tidak boleh lengah terhadap kemungkinan buruk akan terjadi pada suatu saat. Di arena Pilkada Riau, media dan wartawannya harus terampil, waspada, dan ingat pada kode etik jurnalistik.

Membentuk profesi secara ideal bagi media massa yang berperan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat dituntut memiliki sikap obyektif dan profesional. Hal ini harus dilakukan, karena media bukan hanya menyebarkan informasi, namun media harus mampu mendidik masyarakat untuk berperan secara demokratis.

Beberapa tahun belakangan saat ini, bangsa Indonesia disibukkan dengan pemilihan 160 kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini tentunya peran media massa memegang peranan yang cukup signifikan. Banyaknya kemungkinan yang muncul selama pelaksanaan Pilkada Riau, baik kerawanan konflik maupun krisis kepercayaan di kalangan masyarakat. Media bersama aktivis demokrasi, harus bersama-sama berjuang mengurangi krisis dan konflik tersebut.

Menjadi perhatian dan harus dipersiapkan oleh media massa di Riau yaitu, pertama, wartawan hendaknya mempelajari seluruh ketentuan yang ada dalam pelaksanaan Pilkada. Lalu, hendaknya mempelajari cara-cara yang mungkin terjadi sebagai penyimpangan selama masa kampanye Pilkada. Sementara media harus senantiasa menjaga kredibilitas liputan dengan berpedoman pada indepedensi, akurasi dan fairness.

Selanjutnya, media hendaknya membuat aturan internal untuk menjaga kredibilitas pribadi wartawan. Kemudian, media hendaknya menyusun standar sebagai pedoman dalam melakukan liputan politik untuk semua tahapan Pilkada.

Tidak itu saja, media hendaknya berperan sebagai megaphone untuk publik yang mampu memfasilitasi masyarakat. Sementara itu, media hendaknya memberikan kesempatan kepada semua peserta calon kepala daerah untuk didengar dan dikenal di masyarakat. Media harus concern/paham terhadap pendidikan politik, media sebaiknya berusaha memperdalam materi kampanye dan janji-janji calon dalam Pilkada.

Lalu, media hendaknya siap melaporkan kondisi TPS-TPS pada hari pemungutan suara. Dan yang paling penting adalah, media hendaknya tetap konsisten, obyektif dan netral dan media hendaknya memiliki perencanaan serta kesiapan internal sebagai antisipasi terjadinya krisis.

Masyarakat sangat berharap dengan peran media massa, jangan dikhianati dengan berita yang salah, tetapi berikan informasi yang menjadikan masyarakat pintar dan mengerti tentang arah dan masa depan kehidupannya.

Pilkada merupakan mekanisme pembelajaran bagi wartawan kepada masyarakat serta menjadikan Pilkada sebagai alat wartawan untuk menunjukkan jati diri keberadaannya di mata masyarakat ‘’Seberapa jauh peranan dan kemampuan media dalam melakukan pembelajaran politik’’. Yang jelas, media harus mampu menyuarakan dan memberikan jawaban yang baik kepada masyarakat tentang politik, termasuk menyuarakan bagi meraka yang termarginalisasi dan tersisih, seperti penyendang cacat, buruh, para orang tua, serta masyarakat jompo. (Oleh : Parlindungan)