“Oo..penguaso rimbo.. nen tinggal di sakek antuang, nen iduik di solo-solo tanah, nen iduik di tanah-tanah maninggi, kami nak mambuek jaluar, bori izin kami untuak menobang kayu iko, jangan bori kami penyakik poniang, paliharo la kami go, barokat kulimah Laillah haillallah…”

DEMIKIANLAH sekelumit penggalan mantera yang dibacakan Pawang piawai sebelum menebang kayu jalur. Makna di atas bukan berarti Orang Kuansing menganut aninisme, karena Tuhan adalah Esa adanya “Qul huwa Allahu ahad” tetapi mantera tersebut mencerminkan bahwa Masyarakat Kuansing sangat menghargai keberadaan semua makhluk ciptaan Tuhan, mereka tak ada tapi berada, mereka tak terlihat tapi kasat. Demikianlah hakikinya pemberian penghargaan pada makluk sesama ciptaan Tuhan, namun semua kalimat mantera tersebut di atas, dibuncal dengan kalimat akhir yang paling agung tiada Tuhan selain Allah, hanyalah kepada Allah kami meminta.

Dalam sebuah nukilan sejarah pembuatan jalur ini dijelaskan bahwa, pertama kali jalur diadakan di Rantau Kuantan sejak abad 20, jalur yang aslinya dulu mempunyai panjang 25-30 m dengan lebar 1,5 m, dengan muatan pemacunya sebanyak 40-65 orang. Dibuat dari pohon besar yang liat tapi ringan, berserat halus tapi tak lapuk, lurus tapi tidak tirus tak berlubang tapi tak bertingkah. Dengan besaran lingkaran sepemelukan 4 orang dewasa, tumbuh di tanah yang berani, pohon yang ber-roh, bermambang akarnya, batangnya dan bermambang pula pada pucuk daunnya.

Budaya jalur merupakan budaya mengakar bagi masyarakat Kuansing, orang mengatakan sebagai ajang mencari jodoh, ajang menghabiskan uang simpanan, untuk biaya pacu jalur ke Teluk Kuantan.

Namun adakala orang katakan kental dengan nuansa politis, hal inipun tak ada masalah, apalagi aroma Pilkada serta aroma Pileg (pemilhan legislatif )sudah diambang pintu. Wajar-wajar saja hal demikian terjadi, semua kita tentu tidak akan terlepas dari kata “politik” ini, bahkan bayi di dalam gendonganpun berpolitik, dengan cara “menangis” hanyalah sebagai politik untuk mendapatkan air susu ibunya, botuaaalkan ndek tongah.

Sebenarnya bagi kita, yang amat memalukan, khususnya untuk Provinsi Riau adalah tidak terlibat atau dilibatkannya Gubernur Provinsi Riau dalam acara yang boleh saya katakan terakbar di Riau. Bahkan kalau boleh saya saya katakan teramai di Indonesia, hiperbolanya lagi, Bung Sukarmis mengatakan, nomor dua teramai di dunia, setelah Makkah, dari semua itu yang amat kita sayangkan, kenapa mata anggaran yang sudah dipatenkan menjadi even nasional, tidak teranggarkan dananya. Padahal bulan Agustus semenjak zaman Belanda sudah terjadwal rutin, saya rasa perlu Dinas Pariwisata Provinsi Riau Bung Joni Irwan menjelaskan kasus yang terkesan amburadul dan memalukan ini, karena sekilas mata, kalau tak salah pandang saya melihat beliau ada hadir di sana (Kuansing) sewaktu pembukaan, berkemungkinan atas nama pribadi, karena sang Gubernur saja tak diundang.

Mengapa harus dijelaskan? Karena pada saat ini, banyak praduga yang berkembang, bahkan sampai pula ke wilayah politis segala, jangan-jangan karena Wan Abu Bakar berbeda partai dengan Abu Bakar Sidik dan Sukarmis. Atau jangan-jangan Wan Abu Bakar tak mampu dan bahkan tak peduli dengan masalah pendanaan pacu jalur ini, jangan-jangan karena MM bukan Mardianto Manan tetapi maksudnya Mambang Mit, hadir untuk melepas jalur pertama kalinya, serta jangan-jangan … jangan dan seterusnya. Semua praduga-praduga tersebut mestinya dijawab oleh provinsi, biar semua isu tak benar jangan berkembnag lagi.

Namun terlepas dari semua spekulasi tersebut di atas, pacu jalur sebenarnya tak perlu dibuka-buka dan ditutup-tutup segala, karena kalau tak ada gubernur, bupatipun boleh saja, atau bahkan camatpun bisa membuka pacu jalur ini. Mungkin saja nanti pak wali akan membuka acara yang penuh dengan nuansa partisipasi yang teramat tinggi. Demikian juga masalah biaya, sedari dulu sedikitpun pemerintah membantu pembiayaan pacu jalur ini, cukup dengan peres lopek dan bendera selasai masalah.

Semua itu bukan peresnya yang diharap, tetapi marwah negeri, karena suatu nagori akan merasa malu jika mereka tidak mengusung jalur perwakilan ke medan laga untuk berpacu. Semua pembiayaan ditanggulangi secara bersama sama alias barantam sekampung-senagori. Permasalahan biaya timbul di kala Dinas Pariwisata ingin agar bisa jadi mata anggaran proyek, dari pada dikatakan tak ado karojo, maka disuntiklah dana dengan alasan agar dapatkan biaya 100 persen untuk kemudian disunat menjadi 60 persen bahkan bisa saja lebih, untuk penyelenggaraan dan pembiayaan budaya ini, padahal tanpa itu pacu tetap jalan juga. Makanya kurang pas juga para penjabat yang selalu ingin diservis didatangkan ke daerah, karena akan membengkakkan dana saja.

Lain lagi menurut dugaan saya pribadi, mungkin bupati nyentrik kami ini ingin membuat suatu manuver hebat pada khalayak umum, bahwa pembukaan dibuka oleh siapa atau ditutup oleh siapa tidaklah menjadi beban. Beban dalam arti beban biaya serta beban bagi masyarakat Kuansing. Artinya haruslah dilakukan oleh para penjabat pusat, baik pusat Indonesia maupun pusat Provinsi Riau ini, sehingga bupati bicara “Kamipun bupati bisa membukanya”. Ataupun bisa jadi Bupati Kuansing ini lagi membuat variasi-variasi yang berbeda setiap tahunnya, demi menghargai masyarakat Kuansing.

Tahun pertama terpilih jadi bupati, semua warga dihebohkan dengan datangnya seorang Presiden (wakilnya) kebetulan Ketua Golkar Republik Indonesia, untuk membuka pacu jalur ini, dengan membawa empat orang menteri kabinet. Tahun kedua terpilih beliau mendatangkan Gubernur kebetulan pula Ketua Golkar Provinsi, dengan membawa para kepala dinasnya. Tahun ketiga terpilih, beliau yang membuka sendiri dalam hal ini Bupati Kuantan Singingi yang kebetulan lagi Ketua Golkar Kabupaten. Jangan-jangan pada tahun keempat terpilih, beliau akan mengundang Camat untuk membuka pacau jalur ini, dan biasa saja pada tahun kelima pak wali nagori untuk membuka pacu jalur ini (ini tak ada kebetulannya). Semoga tidak diundangnya Wan Abu Bakar bukan karena berbeda partai.***

Penulis: Mardianto Manan