Ada tiga hal yang sering dijadikan bahan kampanye bagi calon kepala daerah saat Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat ini. Yaitu, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya atau mengurangi kemiskinan.

Terkadang, kata-kata gratis di atas oleh calon pemimpin kepala daerah diganti dengan kata-kata murah. Artinya mereka menjanjikan pendidikan murah atau terjangkau, biaya kesehatan murah, dan mengatasi pengangguran.

Sebenarnya janji tersebut tidak hanya diberikan oleh calon kepala daerah akan tetapi juga dilontarkan oleh calon pemimpin Negara seperti calon presiden, serta calon anggota legislatif. Tentu, diantara calon kepala daerah tersebut telah ada yang membuktikannya ketika menjadi kepala daerah, melalui program kerja dan program pembangunan. Sedangkan yang lain ada yang sekedar baru coba-coba berjanji dan menakar-nakar kebijakan.

Sebenarnya janji-janji yang diberikan oleh calon kepala daerah tersebut tidak ada pelarangan. Walaupun demikian bukan berarti calon pemimpin daerah bisa seenaknya saja membuat janji-janji politik kepada khalayak ramai karena janji adalah hutang yang mesti dibayar.

Semasa kampanye, seorang kontestan pemilu atau calon kepala daerah diperkenankan untuk menyampaikan janji-janji kepada para pendukungnya. Untuk sementara ini, banyak dari masyarakat kita yang beranggapan jika janji politik tersebut hanyalah ‘pemanis’ untuk memikat daya tarik masyarakat.

Dalam Wikipedia mengatakan Kampanye dalam politik adalah suatu usaha yang terorganisir untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Dalam demokrasi, kampanye politis sering mengacu pada kampanye elektoral, dimana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis juga meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Kampanye adalah gerakan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di Parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara.

Janji politik menurut Gabriel Almond adalah bagian dari alat komunikasi politik dari partai politik yang dijalankan dengan segala struktur yang tersedia (Putra, 2004). Struktur yang dimaksudkan ini dapat berupa kandidat capres-cawapres, cagub-cawagub, calon anggota DPR/DPRD, dan kandidat-kandidat lain yang nantinya ditempatikan di pemerintahan maupun legislatif. Sistem komunikasi yang diterapkan didasarkan pada dasar komunikasi bebas untuk memberitahukan atau menyampaikan sesuatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Sesuatu yang disampaikan ini dapat berupa informasi mengenai pembangunan, ide-ide politik, kritik, dan lain sebagainya. Cara penyampaiannya pun adalah fleksibel sesuai dengan kondisi masyarakat ataupun kondisi politik setempat.

Terkait dengan janji politik yang sering dilontarkan kandidat pemilu atau calon kepala daerah, khususnya janji pendidikan murah atau pendidikan gratis, juga pernah diakui Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo. Menteri mengatakan hampir semua calon kepala daerah di Indonesia berjanji akan memberikan pendidikan yang murah bahkan gratis kepada masyarakat. Menteri berharapa agar janji tersebut jangan hanya sekedar janji-janji semata dan hendaknya ditepati.

Lalu bagaimana dengan di Riau? Memang Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) belum memasuki masa kampanye. Akan tetapi masing-masing bakal calon telah dari dulu memberikan janj-janji manis kepada masyarakat. Mulai dari pendidikan dan kesehatan gratis, lowongan kerja, hingga ingin menjadikan Riau sebagai provinsi terdepan di antara provinsi di Sumatera.

Jika ingin mengakui sebenarnya rakyat juga bisa menakar sejauh mana janji-janji tersebut bisa direalisasikan oleh bakal calon kepala daerah. Artinya, calon kepala daerah jangan memberikan janji-janji muluk karena janji tersebut hanya akan membebani calon kepada daerah nantinya jika terpilih.

Hingga saat ini belum ada suatu ketentuan baku yang mengatur dan sekaligus menyikapi janji politik yang dikemukakan oleh parpol atau kepala daerah selama masa kampanye politik. Aturan yang saat ini baru diberlakukan hanya mengatur mengenai isi janji politik yang disampaikan tidak melanggar ketentuan hukum ataupun ketertiban umum. Jika memang janji tersebut tidak ditepati masyarakat hanya bisa memberikan sanksi moral.

Semoga calon gubernur dan wakil gubernur di Riau nanti tidak hanya sekedar memberikan janji-janji manis. Karena rakyat selalu menunggu realisasi janji tersebut.(*)

Bahan Bacaan:
http://taufik79.wordpress.com
– Wekipedia
– Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Balai Pustaka)

Tulisan ini pernah dimuat di Harian Pagi Rakyat Riau.