Demikian antara lain diungkapkan Ketua Umum Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ) HM Lukman Edy (LE) saat menyampaikan pidato kebudayaan, di Taman Budaya Yogyakarta, Minggu (8/1).

LE yang juga anggota DPR RI itu hadir bersama sejumlah pengurus PMRJ menggelar pertunjukan teater dengan mengangkat cerita masyarakat Melayu Riau. Teater yang dimainkan Sanggar Semenanjung dengan mengangkat cerita rakyat, Hikayat Lancang Kuning, dimeriahkan dengan lagu-lagu Melayu.

Sebelum pertunjukan dimulai, LE mengawalinya dengan menyampaikan pidato kebudayaan. Menurut LE yang juga mantan Menteri PDT itu, perjalanan sejarah kebangsaan menunjukkan bahwa pendekatan kebudayaan menjadi perekat keutuhan dan modal dasar untuk mencapai keunggulan sebagai sebuah bangsa. Pemahaman kebudayaan yang luntur justru bisa menimbulkan disintegrasi dan kesenjangan yang lebar untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri.

Ada beberapa ancaman dalam pengembangan kebudayaan bangsa ini. Pertama, paham trans nasional atau paham yang menafikan kearifan lokal. Kedua, westernisasi dan easternisasi atau paham yang mendewakan kebudayaan Barat atau Timur Tengah dan menganggap kebudayaan lokal tidak laku. Ketiga, sentralisasi atau paham yang berupaya merekayasa sentralisasi kebudayaan secara nasional.

Keempat, primordialisme sempit atau kebudayaan lokal yang tertutup. Kelima, kekuatan anti demokrasi, dimana hal ini akan mematikan kearifan lokal. Keenam, birokrasi yang koruptif, dimana birokrasi yang seperti ini tidak akan memberikan manfaat apa-apa terhadap pembangunan kebudayaan, selain membebani pembangunan kebudayaan itu sendiri. “Ancaman-ancaman tersebut sudah terlihat dan nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, kita semua harus mawas diri dan mewaspadainya,” pinta LE, tegas.

Terkiat kegiatan yang digelar PMRJ di Yogyakarta ini, LE menyebut sebagai bagian dari tanggung jawab PMRJ sebagai organisasi paguyuban. “Pengembangan dan sosialisasi kebudayaan Melayu tidak bisa hanya berhenti di ruang lingkup Riau, tapi harus meluas hingga lingkup nasional, regional bahkan internasional. Juga tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah apalagi hanya dinas terkait, tapi menjadi tanggung jawab masyarakat Melayu itu sendiri secara umum,” jelasnya.

Secara substansial, kata LE, kebudayaan Melayu punya potensi untuk dikembangkan, tidak seperti kebudayaan lain yang punya hambatan ketika berinteraksi dengan pihak eksternal. “PMRJ merasa ikut bertanggung jawab menjalankan fungsi sosialiasi pada tataran nasional, tetapi tentu sebatas kemampuan yang dimiliki PMRJ sebagai organisasi paguyuban kedaerahan,” ucapnya lagi.

Kata LE, sosialisasi kebudayaan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta ini sangat strategis, karena berada di tengah-tengah masyarakat kebudayaan, baik warga Riau yang ada di Yogyakarta maupun masyarakat pemerhati kebudayaan lintas daerah yang ada di Yogyakarta. Selain tokoh-tokoh dan mahasiswa asal Riau yang ada di Yogyakarta, pertunjukan teater disaksikan para pecinta dan peminat teater di wilayah Yogyakarta.(rls)

Gelar kehormatan  tersebut diberikan oleh Ninik Mamak Pucuk Adat Kenegerian se-Kabupaten Kampar karena Bupati selaku  Payung Panji Adat Kabupaten Kampar yang akan diberikan pada acara pengukuhan  kepengurusan LAK masa bhakti 2010-2015,  yang akan digelar di gedung Mahligai Bungsu Bangkinang, Rabu (11/1) mendatang.

Ketua Panitia Pelaksana Pengukuhan LAK, Drs H Sudirman Dt Patio yang juga Sekretaris LAK yang akan dilantik mengatakan, hingga saat ini segala persiapan untuk pelantikan tersebut sudah dipersiapkan dengan matang dan sudah pula berkoordinasi dengan Bupati Kampar Jefry Noer.

Pengukuhan Ketua LAK Kabupaten Kampar diawali dengan pengukuhan Bupati Kampar Jefry Noer selaku Payung Panji Adat. Prosesi acara pengukuhan dimulai  dengan pemasangan pakaian adat kepada Bupati Kampar oleh  Khaidir Yahya Dt Paduko Ulak dan Edi Susanto Dt  Godang di  Balai Bupati Kampar.

Selanjutnya Bupati Kampar akan diarak dengan seni tradisi khas Kampar Dikir Kubano dengan berjalan kaki dari Balai Bupati menuju  gedung Mahligai Bungsu.  Pengukuhan Bupati Kampar selaku panji adat ditandai dengan pembacaan  naskah pengukuhan  oleh  Prof. Dr. Amir Lutfi  Dt Bandaro Sati dan  pemasangan  Soluok (kopiah adat),  oleh  Ramli Dt Rajo Duo Balai kepada  Bupati Kampar Jefry Noer.

Ketika  pengukuhan itu, Bupati Kampar Jefry Noer diberikan gelar kehormatan  Datuk Andiko Rajo Pengulu. Setelah itu  Bupati selaku Payung Panji Adat Kabupaten Kampar akan mengukuhkan  pengurus LAK Kabupaten Kampar masa bhakti 2010-2015 dengan ketua  LAK Yurnalis Dt Bosau dan  Sekretaris Sudirman Dt Patio.

Gelar kehormatan itu, menurut  Sudirman merupakan hasil kesepakatan Ninik Mamak pucuk adat kenegerian se-Kabupaten Kampar. Sedangkan makna dari gelar Andiko Rajo Pengulu itu berasal dari kata Andiko  yang artinya kesepakatan. Rajo artinya raja atau pemimpin dan pengulu itu artinya Ninik Mamak. “Maka arti  Andiko  Rajo Pengulu itu adalah, kesepakatan sebagai  pemimpin Ninik Mamak,” ujarnya.

Kegiatan pengukuhan ini akan dihadiri oleh Ninik Mamak pucuk Suku Godang ka Nagoghi se-Kabupaten Kampar sebanyak 497 orang ninik mamak,  forum koordinasi daerah,  kepala dinas, badan, kantor, camat dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar dan undangan lainnya. (jef)

Bang Illo akan memperjuangkan dan akan tetap menolak, jika tanggal 5 Januari dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Rengat, walaupun Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu telah mem-Perdakan, Hari Jadi Kota Rengat pada 5 Januari dengan berperdoman pada peletakan batu pertama pembangunan Masjid Raya Rengat pada 5 Januari 1815.

“Apabila Perda penetapan Hari Jadi Kota Rengat tidak direvisi, maka akan tetap menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan dipastikan akan menghambat pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu, sebab pada tanggal yang sama, 5 Januari terjadi suatu peristiwa pembantaian dan jatuhnya Kota Rengat,” tegas Bang Illo.

Fakta sejarah telah tertuang semua dalam buku yang berjudul “Tiga Tungku Sejarangan” yang secara khusus telah mengupas tentang kejayaan Kesultanan Indragiri hingga, sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya peristiwa 5 Januari 1949. Yang pada intinya “Jangan menodai peristiwa 5 Januari”.

Susilowadi sudah pernah menulis dan memberikan beberapa alternatif untuk merevisi Perda Hari Jadi Kota Rengat. Alternatif pertama,secara administratif Kabupaten Indragiri Hilir terpisah dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun secara historis Indragiri tetap satu. Ini terbukti saat pertama kalinya Afdeeling Indragiri dibentuk pada 5 September 1892, dimana Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu menjadi satu kesatuan dengan Ibukota Rengat.

Pada saat itu semua wilayah yang sekarang tergabung menjadi tiga kabupaten, yaitu Inhu, Inhil, dan Kuansing, dulunya berada di bawah satu payung pemerintahan. Alternatif kedua, kita semua harus merasa bangga, bahwa Kota Rengat milik masyarakat Indragiri adalah mutiara terpendam, baik hilir maupun hulu, karena secara historis Rengat pernah menjadi pusat pemerintahan Karisedenan Riau yang mencakup Indragiri dan Lingga. Ini diputuskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 17 Desember 1878. Jadi kurang lebih dua bulan lagi akan kita peringati kejayaan Kota Rengat. Tidak pernah kita bayangkan sama sekali bahwa Kota Rengat ternyata menjadi mutiara terpendam dan ini tidak pernah terungkap, baik dalam penulisan sejarah daerah Indragiri maupun sejarah seluruh wilayah Riau pada umumnya. Semua itu tidak diperoleh dari hikayat atau mitos ataupun kabar angin, tetapi diperoleh dari arsip hasil penelitian tim kami di Belanda.

Keputusan-keputusan tersebut dimuat dalam Staatsblad atau lembaran negara yang merupakan produk hukum tertinggi di zaman kolonial. Alternatif ketiga, bukan hanya dua peristiwa penting tersebut. Kami sebagai putra Indragiri yang telah berhasil mendapatkan data-data tentang Hari Jadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Keduanya pertamakali terpisah pada tahun 1912 atau tepatnya tanggal 20 Januari 1912 yang dimuat dalam Staatsblad tahun 1912 Nomor 133.

Pemekaran wilayah berikutnya dari Indragiri Hulu adalah Kuantansingingi yang terjadi pada tahun 1932 dan berstatus sebagai Onderafdeeling. Semua ini merupakan hasil peningkatan dinamika administratif pemerintahan. “Dengan demikian, semua mengenai tanggal bersejarah baik yang menyangkut Kota Rengat, maupun wilayah Indragiri,juga Kabupaten Indragiri Hilir, Hulu dan Kuansing, sudah kami temukan. Semua ini, Insya Allah akan kami persembahkan kepada masyarakat Indragiri dan masyarakat Riau. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai dasar dan bahan perimbangan, khususnya pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Indragiri untuk merevisi kembali Perda Hari Jadi Kota Rengat yang sudah ditetapkan, sehingga ke depan akan menjadi dasar untuk penentuan hari jadi, baik Hari Jadi Kota Rengat maupun Hari Jadi Kabupaten Indragiri. Tanpa ada lagi tuntutan dari ahli waris korban dalam peristiwa Agrese Belanda pada tanggal 5 Januari 1949,” ungkapnya.

Penentuan Hari Jadi Sebagai seorang yang telah mendapatkan seluruh dokumen sejarah Riau dan khususnya Indragiri dari arsip Belanda, Susilowadi melihat bahwa tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah maupun para anggota DPRD Indragiri Hulu belum memahami apa yang disebut sebagai hari jadi. Padahal Bang Illo pernah memaparkan dokumen tersebut di hadapan beberapa anggota Dewan yang pernah diundang ke Jakarta, sebelum terbit dan disahkannya Perda Hari jadi Kota Rengat.

Penentuan hari jadi sebuah kota harus disesuaikan dengan fungsi kota tersebut. Ketika kota ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kriteria yang harus digunakan adalah dari sudut pandang administratif. Jika kota ini berfungsi sebagai pusat ziarah atau ibadah, kriterianya pasti tempat pemujaan atau rumah ibadah sebagai masjid. Ketika kota ini berfungsi sebagai pusat perdagangan, kriterianya adalah infrastruktur ekonomi yang dibangun. Dalam penentuan hari jadi ini, sidang DPRD Indragiri Hulu menggunakan kriteria masjid sebagai tolok ukur pusat pemerintahan.

Pertanyaan muncul, apakah Indragiri merupakan suatu institusi agama? Mengapa tidak melacak pembangunan kraton, tetapi justru masjid yang diperdebatkan? Bukankah kraton Indragiri telah dibangun sejak sebelum abad XIX? Hal ini bisa diketahui, apabila tim khusus hari jadi Indragiri melihat Nederlandsch Indische lakaatboek atau Daghregister Gedhouden In Het Kastijl Batavia.

Penentuan Hari Jadi Kota Rengat, dalam Sejarah Indragiri ternyata Kampung Beseret dan Kampung Blumbo, telah mengukir sejarah dimana pada bulan April 1869 telah melakukan pemberontakan terhadap Kerajaan Indragiri dengan kekuatan seluruh penduduk kampung tersebut membuat Kota Rengat pun menjadi terkepung, sehingga Sutan Said dan Kontrolir Belanda J.A.M Van Cats Baon De Raet pada awal Mei 1869, dengan susah payah berhasil meloloskan diri, berkat jasa dan usul Datuk Setia Hasan, bangsawan Indragiri yang setia kepada Sutan.

Pusat pemerintahan Kerajaan Inderagiri untuk sementara dikembalikan ke Japura (Koloniaal Verslag tahun 1870: halaman 39 ), namun mereka bisa kembali ke Rengat pada tanggal 26 Mei 1969, setelah kondisi keamanan di Rengat dapat dipulihkan, namun pusat Kerajaan Indragiri telah porak poranda (Politic Verslag Van Residentie Riouw Over Het Over Jaar 1869: Bundel Riau nomor59).

Memasuki abad ke-XVIII, situasi dan kondisi ekonomi Rengat sudah memiliki potensi yang menarik minat VOC bagi kebijakan monopoli perdagangannya. Untuk menanamkan jaringan perdagangan di Rengat, VOC mengadakan perjanjian dengan penguasa Indragiri Sultan Jamaludin Keramatsyah yang saat itu berkedudukan masih di Rajapura atau Japura. Hasil dari kesepakatan ini adalah pembukaan Loji VOC pertamakali di Pranap pada tahun 1615. (lihat Daghregister gehouden in het kastijl Batavia, karya J. van der Chijs). Meskipun tujuh tahun kemudian loji ini tutup pada tahun 1622 karena VOC kekurangan personel. Loji tersebut buka kembali pada 27 Oktober 1664 setelah ada perjanjian baru dengan VOC.

Dengan melihat usia dokumen tersebut, laporan Belanda pertama yang menyebut Rengat adalah tahun 1615 yang ditandai dengan pembukaan loji. Dan yang menarik untuk dianalisis di sini adalah bahwa “Rengat bukan merupakan pusat pemerintahan melainkan sebagai bandar perdagangan.“ Dengan demikian nilai Rengat pada saat itu adalah sebagai pusat aktivitas ekonomi. Rengat mulai memperoleh nilai politiknya dengan ditandai peletakan batu pertama pembangunan masjid oleh Sultan Ibrahim pada tanggal 5 Januari 1815.

Apabila ditinjau dari sudut pemerintahan, bahwa Rengat mulai menjadi ibukota Afdeeling Inderagiri adalah tanggal 13 Maret 1902, bersamaan dengan dijadikannya Indragiri sebagai suatu satuan wilayah di bawah keresidenan dengan ibukota di Rengat, dimana pada saat itu Afdeeling Indragiri sekaligus mencakup dua Onderafdeeling yaitu “INDERAGIRI dan KUANTAN” ( Koloniaal Verslag tahun 1903 Hoofstuk C: halaman 68 ) dan baru pada 1 April 1907, Kuantan diperintah sendiri oleh seorang Kontrolir dengan berkedudukkan di Taluk yang tunduk kepada Asisten Residen Inderagiri.

Berarti tanggal 1 April 1907 (seuai dengan Buisleit dan Stanblaat) tanggal tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk menentukan Hari Jadi Kota Taluk Kuantan. Pada tahun 1912, Raja Mahmud dinobatkan menjadi Sutan Indragiri (yang terakhir karena sejak tanggal 29 Desember 1950, Kerajaan Indragiri sudah tidak berdaulat), Raja Mahmud pada saat dinobatkan menjadi Sutan Indragiri, Raja Mahmud menandatangani sebuah perjanjian (PLAKAT PENDEK dan atau KORTE VEKLARING). (sumber:riauterkini.com)

Harus diganti dengan 15 persen hasil migas kotor (Bruto) untuk Riau, dan 85 persen untuk pusat yang didalamnya termasuk biaya produksi dan cost lainnya. “Dari 15 persen net menjadi 15 persen gross, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan,” kata Pengamat perminyakan Riau, Tengku Meiko Sofyan, Rabu (4/1).

Banyak cara yang dlakukan perusahaan untuk berbuat curang, mulai dari manipulasi laporan produksi hingga melakukan penggelembungan biaya produksi (mark-up). Hal itu merupakan hal yang kerap terjadi di internal perusahaan minyak. Bukan itu saja, ada lagi perusahaan yang tidak melaporkan produksinya sama sekali.

Seperti halnya PT Kondur, sekitar 2 tahun silam, perusahaan ini pernah melakukan manipulasi produksi dengan cara tidak mencatat produksi selama satu minggu. Bayangkan, jika perusahaan itu satu hari mem produksi minyak 1.000 barel saja per hari maka perusahaan itu sudah mengantongi keuntungan sebanyak 7.000 barel. Jika PT Kondur bias melakukan itu, tentu perusahaan minyak lain juga bisa melakukan hal yang sama.

“Dua tahun lalu saya diberi tahu seseorang bahwa PT Kondur itu pernah tidak dicatat produksinya selama seminggu. Tentu produksi yang tidak dicatat tersebut dinikmati sendiri oleh perusahaan itu tanpa ada bagi-bagi,” kata Meiko.

Bercermin dari kasus PT Kondur tersebut, sudah barang tentu BSP juga bisa melakukan hal serupa. Sehingga, sistem bagi hasil yang sekarang berjalan tidak efektif untuk menutup ruang sejumlah penyimpangan yang ada. “Bupati Siak harus berani mengusulkan agar sistem yang ada segera dirubah. Karena hal itu sangat merugikan Riau sendiri,” tambah Meiko.(sumber riaukita.com)

Menurut Anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan (dapil) Inhil Abdul Wahid SPdI, Rabu (4/1) di Gedung Lancang Kuning, penyebabnya, antara lain dikarenakan terjadinya abrasi.

“Abrasi diartikan sebagai pengikisan bibir pantai oleh air laut. Laut menggerogoti kawasan pantai, lalu menelannya dan lenyaplah bibir pantai atau bahkan pulau tersebut. Lama kelamaan, suatu kawasan yang dulunya tampak asri berubah menjadi lautan,” jelas Wahid.

Agar ini ini tidak semakin parah maka, kata Wahid, perlu dicegah dengan cara membuat tanggul penahan intrusi air laut. Pemprov Riau hendaknya mulai berpikir untuk menyelamatkan Inhil dari intrusi air laut.

“Setahu saya sampai dengan saat ini belum ada proyek provinsi (Pemerintah Provinsi Riau) untuk mencegahnya. Padahal kondisinya sudah mengkhawatirkan, perlu solusi kita bangun tanggul atau sediakan alat berat. Bisa saja nanti pengadaan alat berat dari provinsi dan operasional dari Pemkab Inhil,” ujarnya.

Atau dengan imbuhnya dengan cara swadaya dengan melibatkan masyarakat sebagai pekerja dan yang bertanggung jawab terhadap operasional alat berat seperti eskavator. Sebab sumber daya manusia di Inhil cukup banyak. Sehingga kalau dibuat proyek tanggul dikhawatirkan dananya akan menguap dan terbuang percuma.

“Kemampuan masyarakat ada. Kalau bangun tanggul dananya menguap entah kemana mana. Makanya libatkan saja masyarakat. Sampai dengan saat ini ada program pengadaan eskavator di 2012 baru 2 unit. Jumlah ini tidak menjawab persoalan, baru 2 unit dalam bentuk hibah. Idealnya satu kecamatan 1 unit,” pinta Wahid.

Mengingat di wilayah pesisir intrusi air laut berkisar 30 cm sampai 1 meter. Meski intrupsi air laut tidak lama, paling 2 jam, tapi efeknya membawa garam sehingga mematikan tanaman yang sengaja dibuat petani dengan jarak sangat jauh, 2 sampai 3 Km. Tapi tetap terkena intrusi air laut.

“Solusisnya harus ada niat Pemprov Riau untuk menambah pengadaan alat berat per kecamatan. Jika satu kecamatan 1 unit, maka bisa digilir per desa,” harapnya.***

Anggota River Defender, Hendra Yudhistira, menyebutkan dari penelusuran di peta rupa bumi Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) teridentifikasi dengan lambang segitiga hitam yang menandakan sebuah gunung dengan ketinggian 1.091 meter di atas permukaan laut. “Lambang segitiga hitam dalam peta rupa bumi tersebut menandakan kalau itu merupakan sebuah gunung. Namun gunung tersebut sudah tidak aktif lagi,” kata Hendra, Kamis (29/12/2011).

Untuk memastikan dari dekat, saat ini iver Defender bersama Brimapala Sungkai Fakultas Pertanian Universitas Riau melakukan ekspedisi Penemuan Gunung Pertama di Riau (Discovery First Mountain In Riau) yang dilaksanakan pada 29 Desember 2011 hingga 3 Januari 2012 mendatang.

Hendra Yudhistra menyebutkan selama ini dari beberapa aktivis lingkungan yang kerap menjelajahi kawasan Suaka Margasatwa Rimba Baling terdapat sebuah puncak tertinggi di kawasan tersebut.

“Atas dasar itu, kami mencoba mencari tahu tentang puncak tertinggi tersebut. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut kami menemukan informasi yang valid tentang kebenaran bahwa puncak tertinggi tersebut merupakan sebuah gunung. Dan nama gunung tersebut adalah Gunung Djadi, ucap Hendra.

Dalam tim ekspedisi tersebut tim akan terbagi menjadi 3 bagian, pertama Tim Perjalanan yang akan menghasilkan sebuah peta perjalanan yang lengkap dengan seluruh informasinya, kedua Tim Riset yang akan melakukan identifikasi kondisi sosial dan budaya masyarakat di sekitar gunung serta mencoba merangkum keanekaragaman hayati yang ada dan ketiga Tim Dokumentasi yang akan menghasilkan video perjalanan dan dokumentasi foto.

Sementara itu, salah seorang tim ekspesidi, Hisam Setiawan, selain mencari gunung pertama di Riau tersebut, pihaknya pada tahun 2012 mendatang juga akan menelusuri Goa Vertical (Caving) dan Potensi Arung Jeram di sebuah sungai yang merupakan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar.

“Setelah ini kami juga akan mencoba mengekslporasi goa vertical yang ada di Riau serta potensi arung jeram yang terdapat di sebuah sungai yang juga merupakan Sub DAS Kampar. Dan tidak tertutup kemungkinan potensi wisata alam yang lain yang ada di Riau yang selama ini terpendam. Tahun 2012 akan kita jalani dengan rangkaian ekspedisi,” ungkap Hisam.

Seluruh rangkaian ekspedisi ini akan mencoba mengekplorasi potensi wisata alam di Provinsi Riau yang selama ini masih terpendam dan tidak diketahui khalayak ramai. Sesungguhnya potensi wisata alam di Riau sangat banyak, namun sayang sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Berhasil Dikuak

Tim XPDC 12-12 akhirnya sampai ke puncak Gunung Djadi, gunung yang baru ditemukan di Provinsi Riau. Awalnya tim ini memperkirakan sampai pada Minggu 1 Januari 2012. Namun karena medan cukup sulit, mereka baru sampai puncak pada pukul 13.00 WIB, Rabu (4/1/2012).

Saat tiba di puncak gunung, kondisi seluruh tim dalam kondisi cukup baik. “Beberapa anggota tim memang ada yang mengalami lecet-lecet di bagian kaki,” ujar Koordinator XPDC 12-12, Hisam Setiawan dalam keterangan persnya kepada Rakyat Riau.
Gunung ini terletak di Kabupaten Kampar. Diduga sebagai gunung pertama di Riau. Setiba di puncak, mereka menggelar upacara pengibaran bendera Merah Putih. “Berdasarkan data Global Positioning System (GPS), gunung ini memiliki ketinggian 1.100 diatas permukaan laut,” kata Hisam.

Mereka juga membuat tugu untuk menandakan ketinggian dari puncak Gunung Djadi. “Untuk itu tim sudah mempersiapkan semen yang sengaja dibawa dari Pekanbaru, sedangkan untuk bahan lainnya mempergunakan bahan yang ada di puncak gunung tersebut,” katanya.

Menurut Hisam, kondisi puncak Gunung Djadi sangat indah karena masih sangat alami. Beragam vegetasi tanaman terdapat di puncak gunung ini. Sangat mengagumkan. “Kita berharap ini bisa terjaga dengan baik. Karena kawasan sekitar Gunung Djadi ini merupakan daerah tangkapan air (catchment area) untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar. Sehingga perlu tetap dijaga dari tangan-tangan yang akan merusaknya dengan mengalihfungsikan kawasan ini menjadi perkebunan dan industri kehutanan. Semoga saja tidak,” ujar dia.

Usai memancangkan tugu, tim ini juga melakukan ritual khusus, yaitu berdoa bersama. “Inti dari doa ini adalah menyampaikan amanat seluruh masyarakat di Riau bahwa kondisi lingkungan di Riau saat ini sudah sangat parah. Jadi, perlu segera dilakukan perbaikan terhadap itu semua,” sebutnya.

Tim perjalanan XPDC 12-12 terdiri dari River Defender, Brimapala Sungkai, Telapak BT Riau, Yayasan Mitra Insani dan Gurindam12. Mereka memulai pendakian gunung yang baru ditemukan itu pada 29 Desember 2011 lalu dan baru sampai ke puncak gunung, Rabu 4 Januari 2012 kemarin.(***)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru memutuskan menggugurkan Firdaus MT sebagai calon walikota Pekanbaru tahun 2011. Pengguguran calon walikota yang meraih suara terbanyak pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) 21 Desember 2011 itu tertuang dalam Surat Keputusan KPU Pekanbaru nomor 79 tahun 2011 untuk disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Surat Keputusan tersebut merupakan hasil rapat pleno KPU Pekanbaru tanggal 28 Desember 2011 atau sehari setelah dilakukannya rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara PSU.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Tengku Rafizal A.R MSi, membenarkan keluarnya Keputusan KPU tentang menggugurkan Firdaus sebagai calon walikota Pekanbaru. Ia menyebutkan keputusan itu dibuat setelah melakukan rapat Pleno dengan seluruh komisoner KPU. “Melalui bukti-bukti yang ada dan telah kita pelajari, maka Firdaus ST MT tidak layak menjadi calon walikota Pekanbaru 2011 karena terbukti tidak memasukkan persyaratan sebagai calon dengan lengkap,” terang Rafizal dengan singkat, Kamis (5/1) di Pekanbaru.

Rafizal juga mengatakan langkah KPU Kota Pekanbaru memutuskan Firdaus tidak layak menjadi calon walikota merupakan langkah yang tepat. Karena inilah saatnya perihal itu disampaikan ke MK. “Jika sebelum PSU kita keluarkan maka kita tidak patuhi amar putusan MK. Jadi setelah perintahnya kita laksanakan bersamaan dengan itu kita serahkan bukti Firdaus tidak layak menjadi calon,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, sebelum memutuskan menggugurkan Firdaus ST MT sebagai calon walikota Pekanbaru tahun 2011, pada 1 Desember 2011 KPU Pekanbaru mengeluarkan rilis menyatakan Firdaus tidak memenuhi syarat sebagai calon walikota. Dalam surat dengan nomor 56/BAP/KPU/PBR-2011 tertanggal 27 November 2011 tersebut dikatakan bahwa Firdaus tidak memenuhi syarat sebagai calon walikota karena berkaitan dengan hasil temuan Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Kota Pekanbaru tentang dugaan pemalsuan data pribadi oleh calon walikota Firdaus MT saat mendaftar ke KPU. Firdaus dinilai tidak menyebutkan nama istri kedua dan anak-anak dari istri kedua tersebut dalam formulir Formulir BB10 KWK-KPU.

Sekedar merivew, sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Firdaus MT dilaporkan LSM Peduli Riau ke Panwaslu dengan tuduhan pemalsuan dokumen. Sebab, Firdaus diketahui tidak mencantumkan tentang istri keduanya dalam berkas lampiran formulir Pemilukada. Setelah melakukan penelusuran Panwaslu juga menyebutkan kalau calon walikota yang diusung Partai Demokrat dan PKS tersebut memiliki istri muda di Jakarta dengan dua orang anaknya.

Dari hasil tersebut Panwaslu melanjutkan hasil penelusuran tersebut ke Sentra Gakkumdu. Kepolisian pun langsung memproses laporan tersebut dan ditetapkan menetapkan Firdaus sebagai tersangka. Firdaus dijerat pasal 115 ayat 6 UU No 22 Tahun 2007 tentang Pemilukada. Berdasarkan hal itu, Firdaus dianggap telah melakukan pembohongan publik.

Meski status Firdaus telah menjadi tersangka, KPU Pekanbaru tetap menjalankan pemungutan suara ulang. KPU tidak menggugurkannya sebagai calon walikota Pekanbaru walaupun tidak memenuhi syarat sebagai calon walikota.

Sementara itu, Ketua Tim Koalisi Pemenangan Firdaus-Ayat Cahyadi, Chaidir mengatakan, kebijakan KPU yang menggugurkan Firdaus tersebut dinilai melanggar hukum. Karena itu, tim Firdaus-Ayat Cahyadi melaporkan KPU Pekanbaru ke Polda Riau.
“Kita melaporkan masalah ini ke kepolisian karena menggugurkan calon kami bukan lagi kewenangan KPUD. Kalaupun Firdaus MT saat ini berstatus tersangkan pemalsuan dokomen, namunkan belum ada keputusan hukum tetapnya,” ujar Chaidir.

Terkait laporan tim pemenangan Firdaus – Ayat Cahyadi ke Polda Riau, Ketua KPU Pekanbaru Tengku Rafizal, menganggap itu suatu hal yang wajar. “Itu hak mereka jadi kita siap saja jika dipanggil nantinya oleh pihak penegak hukum,” pungkasnya.

Dilematis
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menilai KPU Kota Pekanbaru dalam posisi dilematis. Di satu sisi mesti menjalankan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi di sisi lain, rekomendasi Panwaslu kota Pekanbaru juga mesti dilakukan yang mengakibatkan terbitnya putusan pengguguran nama Firdaus MT sebagai calon Walikota Pekanbaru tahun 2011 sesuai dengan SK KPU Pekanbaru No.79 Tahun 2011 tertanggal 28 Desember 2011.

Atas posisi dilematis tersebut, KPU berpendapat bahwa KPU Pekanbaru tidak bisa disalahkan. Pasalnya jika tak mematuhi perintah MK dalam putusan selanya, maka KPU akan dinilai telah melakukan pelanggaran secara masif, terstruktur dan sistematis dengan sengaja mendukung duet Bersama Septina Primawati dan Erizal Muluk (Berseri) dan menjadikan pemenang pemilukada Pekanbaru.

Sebaliknya jika KPU tak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Pekanbaru, maka KPU Pekanbaru dianggap menutup-nutupi pelangaran pemilu dan bisa diajukan ke Dewan Kehormatan.

“Karenanya, kami berharap MK memberikan keputusan secara adil, arif dan tidak berpihak kepada salah satu calon walikota Pekanbaru, “ ujar Saut Sirait selaku Kordinator KPU Wilayah, Riau, Sumut, Lampung, Maluku, Sulut dan Bengkulu, di Jakarta, Kamis (5/1).

Ditambahkan Saut, pihaknya telah menyarankan KPU kota Pekanbaru agar hasil rekapitulasi penghitungan suara PSU Pekanbaru, dimana pasangan Firdaus MT-Ayat Cahyadi (PAS) berhasil mengumpulkan suara terbanyak dan keputusan KPU kota Pekanbaru untuk menggugurkan Firdaus sebagai calon walikota Pekanbaru telah disampaikan ke MK. “Hasil PSU belum final, karena masih putusan sela dan masih ada keputusan final pemenang pemilukada Pekanbaru 2011,“ kata Saut.

Lebih jauh Saut menghimbau semua pihak tak memiliki pretensi negatif atas keputusan KPU Pekanbaru yang menggugurkan menggugurkan Firdaus sebagai calon walikota Pekanbaru, meskipun hasil rekapitulasi PSU Pekanbaru pada 21 Desember 2011 lalu dimenangkan pasangan PAS dengan raihan suara 63 persen.

“KPU menghimbau, jangan berprasangka dulu. Sebab bagaimanapun KPU Pekanbaru menghadapi posisi dilematis. Serahkan saja ke MK keputusannya, dan segala sesuatunya menyangkut hasil keputusan KPU harus dihargai semua pihak,” katanya. (***)

Jika membuat acara syukuran atau mendo’a dengan mengundang tetangga atau orang banyak biasanya masyarakat kita lebih memilih pada hari-hari dan jam tertentu seperti pada malam hari usai sholat Magrib atau Isya’. Juga pada malam Jumat atau pada hari-hari libur yang kira-kira menyesuaikan dengan hari kerja orang yang akan diundang.

Tahukah anda, bahwa ada sebuah tradisi di Rengat, Indragiri Hulu, Riau, bahwa masyarakat setempat biasa mengundang beberapa tetangga atau beberapa orang untuk menghadiri acara syukuran di pagi hari, bahkan ketika matahari baru saja muncul.

Setidaknya inilah yang saya alami ketika pulang ke Rengat, Indragiri Hulu, beberapa waktu lalu. Pagi-pagi sekitar pukul 05.30 wib ketika aktivitas belum dimulai pintu rumah diketuk oleh sesorang untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Awalnya agak bingung juga karena sang tetangga mengundang untuk datang ke rumahnya sekitar pukul 6.00 atau 6.30 pagi untuk sarapan bareng. Setelah mencari tahu, akhirnya baru mengerti kalau undangan tersebut dalam rangka sekedar mendo’a.

Biasanya acara syukuran ala masyarakat Melayu Rengat ini hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Biasanya hanya tetangga dari pemilik acara tersebut. Jika biasanya syukuran di beberapa tempat dilakukan ketika jam makan siang di Rengat, dilakukan waktu sarapan pagi bersama tetangga-tetangga.

Ups, tidak lengkap rasanya kalau acara syukuran seperti ini tidak membicarakan menu makanan. Pada acara seperti ini biasanya menu yang dihidangkan untuk tetamu yang datang pada dasarnya adalah menu sarapan pagi terutama seperti lontong atau bubur plus kopi dan atau teh manis (yang manisnya minta ampun…).

Mengingat dilaksanakan pada pagi hari tentu tidak terlalu berlama-lama acara itu berlangsung. Usai berdoa bersama sesuai permintaan tuan rumah yang dilanjutkan sarapan bareng dan merokok sebatang-dua batang, maka acara pun usai. Warga yang hadir kembali melanjutkan aktivitas rutinnya di pagi hari.

Sampai kini, saya belum / tidak mengetahui apakah acara syukuran yang dikemas dalam bentuk sarapan bersama di pagi hari sebelum jadwal kerja seperti yang ada di masyarakat Melayu Rengat, juga ada di daerah lain. Kiranya pembaca sekalian memberikan masukan. #

Namun yang menjadi persoalan adalah siapa yang berhak menjadi Khalifah sebagai penerus nabi mengingat Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup tidak pernah menyebut nama sebagai penggantinya kelak. Akibatnya masing-masing kelompok dan suku mengusulkan pemimpin mereka menjadi orang nomor satu saat itu.

Sahabat Nabi, Umar bin Khottab r.a. yang hadir saat itu memiliki pendapat lain. Ia mengusulkan Abu Bakar Siddiq r.a menjadi khalifah dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah beliau merupakan sahabat terbaik Nabi dan orang pertama memeluk Islam dan membenarkan dan mengakui terjadinya peristiwa Isra’ Mikraj.

Akan tetapi Abu Bakar menolak pembaiatan dari Umar bin Khottab mengingat beratnya amanah yang mesti dipikul di pundak seorang khalifah. Memang, begitu Rasulullah wafat menjadi khalifah bukanlah perkara mudah mengingat berbagai persoalan yang akan terjadi seperti bermunculannya nabi palsu, banyak kaum muslim yang murtad, keengganan berbagai suku membayar pajak karena mereka menganggap pajak hanyalah wajib ketika Nabi masih hidup.

Tidak hanya itu beberapa pengikut Ali Bin Abi Thalib, salah seorang Sahabat, keponakan sekaligus menantu Nabi, juga menolak Abu Bakar menjadi Khalifah. Mereka beranggapan Ali lah yang lebih pantas menduduki jabatan tersebut.

Setelah melewati perdebatan dengan berbagai pertimbangan akhirnya resmilah Abu Bakar as- Siddiq r.a menjadi Khalifah sekalipun dia begitu sedih menerima jabatan berat tersebut. Sebenarnya, apa yang dilakukan Umar dengan menunjuk Abu Bakar menjadi khalifah bukanlah suatu keputusan yang salah. Walau Nabi tidak pernah menunjuk langsung siapa yang menjadi penerusnya namun secara tidak langsung nabi pernah menunjukkan sikap-sikap bahwa Abu Bakar lah orang yang lebih utama di antara beberapa orang sahabat menggantikan dirinya.

Hal itu terjadi terjadi ketika Nabi terlambat mengikuti sholat berjamaah di masjid mengingat kondisi tubuhnya yang kurang sehat. Abu Bakar merupakan sahabat yang pernah mengimami Nabi Muhammad SAW dalam sholat berjamaah.

Dalam riwayat, Abu Bakar sekaligus mertua Rasulullah, disebut sebagai seorang yang lemah lembut namun tegas dalam bersikap, jujur, perasa, suaranya lemah dan lebih banyak menangis ketika membaca Al Quran.

Membaca kisah singkat tentang saat pengangkatan Abu Bakar Siddiq di atas mengingatkan kita drama perpolitikan di Negara ini yang semakin sengkarut. Sepertinya meminta jabatan bukanlah lagi sesuatu yang dianggap memalukan, berebut kekuasaan adalah sesuatu yang biasa.

Untuk menduduki jabatan sebagian diantara kita rela melakukan apa saja termasuk melakukan suap dan melanggar aturan. Budaya malu tidak lagi ada diantara pemimpin-pemimpin kita, makanya tidak heran kalau korupsi sudah berakar-berurat di negeri ini.

Seharusnya elit-elit di negeri ini bisa mengambil pelajaran dari kisah Abu Bakar Siddiq di atas. Menjadi sahabat Nabi tidak membuat Abu Bakar congkak. Sekalipun dianggap mampu menjadi pemimpin dia berusaha menolak jabatan yang diberikan walau akhirnya tetap tidak bisa menolak amanah tersebut.

Seharusnya jabatan dianggap sebuah amanah bukan cita-cita seperti yang terjadi pada pemimpin kita saat ini. Jika jabatan dianggap amanah maka tidak akan ada yang protes ketika jabatan tersebut ditarik dari dirinya.

Penulis yakin, pembaca juga merasa miris dan tidak habis pikir melihat sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam beberapa hari terakhir. Partai ini merupakan salah satu contoh kecil bagaimana elit-elit di Negara ini tidak lagi malu berebut jabatan dan kekuasaan. Lihatlah, ketika ada wacana reshuffle menteri oleh Presiden SBY yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ini. PKS tidak segan-segan mengancam presiden jika jatah menteri dari partai mereka dikurangi. Bahkan partai yang disebut-sebut sebagai partai dakwah ini akan menarik seluruh menterinya dari kabinet, tentunya dengan konsekuensi bagi presiden dan mereka akan membuka isi kontrak politik antara SBY dengan PKS.

Namun kita tidak bisa menyesali PKS sendiri karena hal itu tidak terlepas dari sikap pemimpin Negara ini yang tidak bisa tegas. Pengamat politik Effendi Gazali, seperti dimuat tempointeraktif.com, menilai Presiden terlalu memberikan ruang lebih bagi partai politik untuk tawar-menawar. Ini menimbulkan kesan Presiden membiarkan dirinya tersandera. Menurut Effendi, proses tarik-ulur perombakan kabinet kali ini tak ubahnya sinetron yang mungkin tidak pernah terjadi di Negara manapun mengingat reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

Sebagai renungan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menasehatkan kepada Abdurrahman bin Samurah radliallahu ‘anhu: “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah dengan diberi taufik kepada kebenaran). Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu, niscaya akan dibebankan kepadamu (tidak akan ditolong).” (HR. Bukhari).

Selanjutnya Rasulullah juga pernah bersabda, “Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan.” (HR. Bukhari)

Ah.. seandainya saja jabatan itu hanya amanah… []

Foto porno mirip anggota DPRD dari Partai Gerindra, tersebut bukan hanya beredar dari hape ke hape, yang lebih mengejutkan lagi foto-foto tak senonoh tersebut di tempel di beberapa dinding, tiang listrik, pelabuhan, bahkan ditempel di baliho milik Bupati dan wakil bupati Kepulauan Meranti yang terpajang di depan kantor pemda setempat. Foto-foto tersebut juga dikirimkan ke lembaga tempat AF bekerja sebagai anggota DPRD.

Begitu foto dirinya tersebar ke publik, AF pun menghilang. Namun kepada wartawan yang berhasil menghubunginya, AF berkilah kalau foto-foto menjijikkan tersebut bukanlah dirinya walau dia mengaku sangat mengenali perempuan yang ada di dalam foto itu. Seperti banyak kasus memalukan muncul, AF pun menjawabnya kalau itu adalah fitnah yang dilakukan oleh seseorang untuk menjatuhkan nama baiknya. Duh, jawaban ampuh untuk mengelak.

Masih di bulan Oktober 2011. dari Riau. Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) Syafrul Maizal, terekam CCTV mengambil uang sebesar Rp1 juta dari mesim ATM Mandiri dengan menggunakan kartu ATM milik seorang warga. Cerita berawal ketika korban selesai mengambil uang di ATM yang terletak di depan kantor bupati Bengkalis. setelah mengambil uangnya korban langsung meninggalkan mesin ATM tanpa mengambil kartunya. Saat menuju rumah korban tersadar ketika pesan singkat di ponselnya melaporkan kalau telah ada penarikan uang sejumlah Rp1 juta dari rekening tabungan atas nama dirinya, padahal ia tidak pernah mengambil uang sebanyak itu.

Usut punya usut ternyata penarikan uang dari ATM miliknya tersebut dilakukan oleh anggota DPRD Bengkalis. Walau telah mengembalikan uang curian tersebut ke pemiliknya dan melakukan upaya damai namun ini sangat memalukan bagi masyarakat yang diwakilinya.

Tidak kalah memalukan. Di Pekanbaru, salah seorang anggota DPRD beberapa kali harus berurusan dengan penegak hukum setelah diduga menggunakan narkoba di salah satu hotel, menganiaya pekerja tempat hiburan malam gara-gara rebutan perempuan, dan hingga menganiaya istrinya. Namun saat pemeriksaan anggota dewan ini selalu lolos. Hebat.

Kalau kita runut ke belakang, kasus yang menimpa tiga anggota DPRD di Riau tersebut merupakan sebagian kecil yang terjadi terhadap wakil-wakil rakyat mulai dari tingkat DPR RI hingga di DPRD kabupaten/kota. DPR RI berbagai kasus melilit beberapa anggotanya mulai dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, 19 anggota dan mantan anggota DPR RI yang terlibat kasus cek pelawat Miranda Goeltom, hingga beberapa kasus lainnya termasuk masalah ketika anggota DPR RI yang menonton video porno saat sidang paripurna. Inilah wajah wakil rakyat kita.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini mengeluarkan hasil surveinya yang tidak mengejutkan. Dalam enam tahun terakhir citra politisi di mata publik Indonesia turun drastis, 21 persen, dari 44,2 persen pada tahun 2005 menjadi 23,4 persen pada tahun 2011. Bahkan, dalam survei tersebut juga dikatakan bahwa kualitas politisi saat ini lebih buruk dibandingkan politisi era Orde Baru.

Lalu kenapa saya menilai hasil survei ini tidak mengejutkan?. Di mata publik saat ini wakil rakyatnya benar-benar jauh dari harapan. wakil rakyat yang seharusnya mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan yang memilihnya pada Pemilu, ternyata lebih mendahulukan kepentingan partai politik yang menjadi perahunya menuju kursi legislatif. Kepentingan partai politik di atas kepentingan masyarakat banyak. Partai politik bukan lagi wadah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (UU No.2 tahun 2008).

Sebenarnya buruknya wajah wakil rakyat kita saat ini tidak lain karena salahnya sistem rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik. Dalam Pemilihan Umum tujuan partai politik adalah bagaimana bisa meraup suara yang sebesar-besarnya. bagaimana pun caranya. Makanya tidak heran kalau beberapa, kalau tidak bisa dikatakan seluruhnya, partai politik menerima siapa saja yang potensial meraih kursi di DPR dan DPRD sebagai calon anggota legislatif. Tidak peduli latar belakangnya apakah memiliki track record yang bersangkutan apakah berasal dari kader yang militan, pengusaha dengan sejumlah uangnya, kontraktor, atau preman sekalipun asal bisa menguntungkan partai.

Agar citra partai politik dan politisi di negeri ini tidak semakin terpuruk, salah satu cara adalah partai politik mesti membenahi sistem rekrutmen calon politikusnya, termasuk selektif memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah yang akan diusung mengingat saat ini jumlah gubernur, bupati dan walikota tersangkut kasus hukum tidaklah sedikit. Di samping itu yang lebih utama adalah sikap penegak hukum yang harus profesional tanpa pandang bulu. Semoga seiring bagusnya kualitas wakil rakyat meningkatnya kesejahteraan rakyat di negeri ini. []

9 Oktober 2011 dini hari
Riau,Negeri Kaya Nan Sengsara